UMP Sumsel Layaknya Rp 1,5 Juta

RADAR PALEMBANG,UPAH-Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel segera dimulai. Pihak-pihak berkepentingan sudah  mengambil ancang-ancang terutama usulan yang akan diajukan pada saat sidang tri partite  (tiga unsur pembahas UMP yakni Disnaker, wakil pekerja dan pengusaha).  Dari pihak buruh sendiri, akan mengusulkan UMP Provinsi Sumsel sebesar Rp 1,5 juta.


Menurut Ketua Serikat Buruh Bersatu Sumsel Rahmansyah, seyogyanya patokan yang dipakai dalam menetapkan UMP tidak hanya kebutuhan pokok pekerja akan tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan lainnya seperti kesehatan, pendidikan keluarga serta kesempatan menabung.
‘’Saat ini angka rata-rata konsumsi kebutuhan pokok per kapita sudah mencapai Rp 800 ribu per bulan. Dengan demikian, seorang buruh akan bisa hidup layak apabila dia punya penghasilan di atas Rp 1 juta, paling tidak mencapai Rp 1,5 juta per bulan,’’imbuhnya.
Realita di lapangan lanjut Rahmansyah, banyak sekali perusahaan yang menekan karyawan dengan janji iming-iming pemberian tunjangan untuk memenuhi gaji sesuai UMP, sehingga gaji pokok diterima sebenarnya kecil. Padahal gaji pokok inilah mengacu pada UMP, dan bukan tambahan tunjangan.
‘’Hal seperti ini yang harus dipertegas untuk ke depan tentang batasan UMP itu sendiri. Karena UU tersebut jelas mengatur, kalau perusahaan hanya wajib bayar UMP, sedangkan tunjangan adalah tidak wajib. Dunia  usaha menafsirkan  UMP itu adalah upah keseluruhan yang diterima pekerja per bulan, padahal bukan seperti yang diamanatkan undang-undang,’’tambahnya lagi.
Diungkapkan, kenaikan BBM sejak akhir tahun lalu, dari Rp 4.000 menjadi Rp 6.000 per liter untuk premium, dan rata-rata diatas 20 persen untuk bahan bakar lainya akan menjadi pertimbangan dalam menetapakan UMP ke depan. Apalagi ditambah anjloknya tingkat daya beli masyarakat menyentuh angka diatas 20 persen sekarang ini, semakin membuat penatapan UMP kali ini benar-benar matang.
’’Ya, kalau naiknya hanya sekitar 13 persen. Padahal seluruh bahan pokok sudah naik mencapai 20 persen. Ini kan tidak seimbang. Sehingga ini akan berakibat langsung pada kesejahteraan buruh terabaikan.’’
Bila nasional mempunyai batasan kenaikan 6 persen. Daerah seharusnya bisa 4-5 kali lipatnya. Karena acuan nasional biasanya merupakan Patokan kemampuan perusahaan nasional dengan karyawan lebih besar.
Sedangkan perusahaan di daerah, biasanya cenderung lebih sedikit karyawannya, sehingga pemberian UMP dengan patokan Angka Layak Hidup  di masing-masing daerah bisa ditetapkan lebih tinggi. (ayu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: