APBN 2009 Memuat Klausul Darurat

Belanja dan Penerbitan SBN Boleh Lebih Besar

RADAR PALEMBANG, APBN-DPR menyetujui klausul antisipasi kondisi darurat dalam UU APBN 2009 yang diusulkan mendadak oleh pemerintah. Klausul dalam pasal 23 tersebut dibuat karena asumsi-asumsi makro yang berpotensi meleset akibat situasi perekonomian dunia yang belum menentu.


Rapat Paripurna DPR kemarin mengesahkan RUU APBN 2009 menjadi undang-undang. Sembilan fraksi di parlemen menyatakan setuju. Satu-satunya fraksi yang tidak setuju adalah FPDIP. Mereka menyatakan tidak dalam posisi setuju atau menolak RUU APBNP. Sedangkan FPAN mengajukan nota keberatan atas besaran subsidi BBM Rp 57,60 triliun, karena dinilai tidak ada metodologi yang jelas atas perhitungan volume konsumsi BBM.
Pembahasan pasal 23 di Panitia Anggaran DPR berlangsung alot dan berakhir hingga Kamis dini hari (30/10). Ini karena DPR menganggap pasal tersebut sebagai cek kosong bagi pemerintah untuk membuat kebijakan fiskal di luar APBN. Kompromi didapat setelah memasukkan klausul persetujuan DPR dalam pasal itu.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan pasal 23 disusun agar APBN tetap kredibel. “Pasal 23 sebetulnya menjadi pintu darurat untuk menjaga supaya APBN tetap jalan dengan menjaga prinsip-prinsip,” kata Menkeu. Menurut dia, jika realisasi asumsi makro menyimpang dari yang sudah disepakati, pemerintah harus diberi pilihan untuk mengamankan APBN dan ekonomi nasional.
Pasal 23 yang telah disepakati menyebutkan, Pemerintah dengan persetujuan DPR bisa melakukan lima langkah. Yaitu pertama, pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2009. Kedua, pergeseran anggaran belanja antarprogram, antarkegiatan, dan atau antarjenis belanja dalam satu kementrian/lembaga dan/atau antarkementrian/lembaga.
Ketiga, penghematan belanja negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program atau kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai. Keempat, penarikan pinjaman siaga dari kreditor bilateral maupun multilateral. Kelima, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) melebihi pagu yang ditetapkan APBN tahun bersangkutan.
Kelima langkah tersebut bisa dilakukan jika terjadi tiga keadaan tertentu. Yakni pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi, dan deviasi asumsi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan atau meningkatnya belanja negara secara signifikan.
Kedua, kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN secara signifikan. Ketiga, jika terjadi krisis sistemik dalam perbankan nasional yang membutuhkan tambahan dana penjaminan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
Menkeu mengatakan pasal 23 sudah diperhitungkan dengan matang. Juga, memperhatikan kebutuhan mendesak yang mungkin terjadi. “Ini bukan pasal yang ujuk-ujuk, tapi kami telah sampaikan sebelumnya dengan berbagai asumsi,” katanya.
Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis mengatakan semua hal yang menyangkut keuangan negara, harus dibahas dengan DPR. Emir mengatakan, parlemen tidak akan memperlambat persetujuan terutama dalam kondisi darurat. “Kalau sudah krisis, kita sama lah,” kata legislator Fraksi PDIP itu.
Wakil Ketua Panitia Panitia Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis mengatakan persetujuan DPR akan disesuaikan dengan tata tertib. Panitia Anggaran bisa menggelar rapat secepatnya jika diperlukan untuk membahas langkah darurat pemerintah.
Pendapatan negara dan hibah dalam APBN 2009 ditetapkan Rp 984,7 triliun. Lalu belanja negara Rp 1.037,1 triliun. Sehingga defisit ditetapkan Rp 51,3 triliun atau 1,0 persen dari produk domestik bruto. (sof)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: