Kekurangan Rp 44 Miliar Dibayar 2009

RADAR PALEMBANG, ANGGARAN – Dari hasil evaluasi APBD Perubahan 2008 oleh  Menteri Dalam Negeri (Mendagri), ternayta Pemprov Sumsel kekurangan sebesar Rp 44 miliar untuk pembayaran bagi hasil migas. Selanjutnya anggaran tersebut akan dialokasikan pada APBD 2009.


“Secara umum, hasil evaluasi Mendagri tidak ada perubahan hanya melengkapi persyaratan. Terutama bagi hasil. Nah, bagi hasil ini menurut keputsaun gubernur,  kita (Sumsel) membayarnya dari pendapatan netto.  Harus netto, 30 persen dari netto,” tegas Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumsel Sayuti AF kemarin (30/10).
Sedangkan Mendagri sambung Sayuti, menganggap pembayaran dilakukan berdasarkan pendapatan bruto. ‘’Nah itulah. Kami realisasinya netto. Kalau terjadi kekurangan pemprov telah mempersiapkan pada 2009 Yang penting bagi hasil kabupaten/kota ini tidak dikurangi dan apa yang menjadi hak meraeka tentu akan kita lakukan pembayarannya,’’tegasnya.
Mengingat dari perhitungan tersebut terjadi kekurangan bayar sebanyak Rp 44 miliaran. Namun kalau pada 2008 ini pembagian untuk kabupaten/kota, disa ditampung, . maka 2009 anggaran tersebut  bisa digunakan untuk yang lain.
Bedanya ? “Ya bruto hitung 30 misalnya dari 10. Nah kami mengganggap 30 persen itu dari 8. Itu ada keputsaun gubernur tahun 2001. Nah, selama ini dihitung berdasar netto dan tidak ada persoalan saat evaluasi APBD. Kok nyatanya sekarang menjadi persoalan,” tandasnya.
Terkait dengan bagi hasil migas 2008 diakui terjadi penurunan menjadi Rp 563 miliar dari estimasi yang dibuat sebesar Rp 600 miliar. Penurunan ini karena hasil rapat di Menteri ESDM, dengan Dirjen Sumber Daya Energi itu tidak tecapai. “Jadi liftting mereka adalah rill,” sambungnya.
Disampaikan pula dari hasil evaluasi, ada kelebihan banja pegawai senilai Rp 11 miliar. Kelebihan ini akibat plafon yang memang dinaikan oleh Pemprov Sumsel. “Belanja pegawai itu begini, kalau dulu ada sistem SDO (Subsidi daerah otonom). SDO itu begini, kalau dianggarkan belanja pegawai terjadi minus pembayaran gaji boleh,” sambungnya.
“Nah, dengan sistem Permedagri 13 ini kalau terjadi minus pada plafon, maka ini tidak boleh dilakukan. Jadi gaji pegawai mau dicukupi dari mana. Nah ini setiap penyusuan APBD belanja pegawai tetap prioritas. Kami akan tetap lebihkan 20 persen. Ini akan menampung kalau terjadi penambahan pegawai, kebaikan gaji, pidnahan pegawai, pengangkatan pegawai honor,” imbuhnya.(rul)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: