Rp 3,4 Triliun Aset Bisnis TNI Siap Diambil Alih

RADAR PALEMBANG,ASET-Hari ini (31/10) rekomendasi Timnas Pengalihan Bisnis TNI rencananya akan disampaikan pada Presiden SBY. Waktu yang dimiliki pemerintah sesuai amanat UU 34 tentang TNI  tinggal satu tahun lagi. Keseluruhan nilai aset bisnis TNI tercatat Rp3,4  triliun atau lebih tinggi dari hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI (TSTB) sebelumnya yakni Rp1,5 triliun.


Tim pelaksana Tim Nasional Pengalihan Bisnis TNI merekomendasikan dua hal kepada tim pengarah agar proses pengalihan bisnis TNI dapat selesai tepat Oktober 2009. ”Dua rekomendasi tersebut adalah pemanfaatan aset negara yang dikelola TNI bersama pihak kedua, dan perilaku oknum TNI yang berbisnis,” ujar Sekretaris Jendral Dephan Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung Dephan kemarin.
Rekomendasi mengenai aset negara yang dikelola TNI bersama pihak kedua, bisa langsung ditindaklanjuti dengan mengacu pada UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).”Pelaksanaannya di tataran teknis, cukup diatur dengan peraturan menteri pertahanan, yang sudah selesai dirumuskan. Posisi aset negara tersebut, tetap berada di bawah pengelolaan Departemen Pertahanan. Hanya saja, dari nilai kontrak dari kerja sama pengelolaan tersebut, diserahkan kepada kas negara menggunakan mekanisme PNBP,” ujar Sjafrie yang juga Ketua Tim Pengarah Pengalihan Bisnis TNI.
Dalam mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak  diatur cara untuk mengembalikan pendapatan itu kepada TNI. ”UU itu mengatur PNBP bisa diminta kembali, itu yang juga yang diatur dalam peraturan menteri pertahanan,”katanya.
Rekomendasi kedua yang bisa langsung ditindaklanjuti, ujar Sjafrie, terkait aktivitas oknum TNI yang berbisnis di luar tugas. ”Jasa-jasa pengamanan itu bukan bisnis, tapi perilaku oknum,” ujar mantan Kapuspen TNI itu. Penertibanannya akan diatur dengan surat edaran Panglima TNI.
Soal  koperasi di lingkungan TNI, Sjafrie mengatakan, termasuk dalam kategori yang harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Implementasinya, kata dia, harus dilihat secara sistematis. ”Strategi timnas harus sistematis, realistis, dan sinkron dengan peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini UU tentang koperasi,” katanya.
”Pengalihan ini nanti berdasarkan Kepres dan jangan sampai pelaksanaannya bertabrakan dengan UU yang lebih tinggi,”ujar Sjafrie. Tim pelaksana dipimpin oleh mantan Wakil ketua Erry Riyana Hardjapamekas. Mereka menggandeng auditor ahli dari BPK dan tenaga professional. Meski namanya tim pengalihan, namun tim yang dipimpin Erry tidak berhak mengambil alih. Jika rekomendasi disetujui presiden, maka akan diterbitkan Keputusan Presiden baru untuk membentuk tim pengambil alih.(rdl)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: