Saat Petani Terimbas Kelangkaan Pupuk (2)


Kalangan “Atas”  Sibuk Saling Tuding

Pupuk jatah petani Banyuasin memang telah habis, yang tersisa hanyalah kepayahan dan keletihan para petani. Di saat mereka sedang meringis dan menangisi si pupuk, kalangan atas baik dari legislatif, eksekutif dan pihak Pusri justru sibuk saling tuding. Kenapa demikian?

Sikin- BANYUASIN

Persoalan pupuk telah menyedot perhatian berbagai kalangan. Tidak hanya petani yang mengaku banyak frustasi atas kelangkaan pupuk.

Akan tetapi juga menjadi porsi “kicauan” kalangan atas. Ironisnya, alih-alih secara cepat dan  tanggap atas persoalan tersebut, mereka justru sibuk saling salah menyalahkan.
Eksekutif Banyuasin menyalahkan pihak Pusri yang tidak transparan dalam pendistribusian pupuk. Sedangkan pihak pusri tetap bersikeras bahwa pupuk tidak langka dan pihaknya pun transparan dalam mendistribusikan pupuk. Sementara, pihak legislatif secara masif mempresure pihak eksekutif untuk mengusut tuntas gejolak pupuk di Banyuasin.
Terlepas dari semua itu dan anasir yang ada  didalamnya, semua pihak diatas tetap bertangung jawab atas tragedi kelangkaan pupuk di kabupaten Banyuasin. Ada beberapa kemungkinan munculnya permasalan pupuk di Banyuasin.
Bisa saja, kelangkaan pupuk tersebut lantaran sistem yang salah. Atau bisa jadi, persoalan pupuk tersebut muncul lantaran sistem yang ada tidak dijalankan dengan baik alias human error. Dan Tidak menutup kemungkinan juga, sistem dan manusianya yang salah.  Namun siapaun yang salah dan patut disalahkan, persoalan kelangkaan pupuk telah mematik dan menimbulkan polemik berbagai kalangan.
Diantara yang “sibuk” menenangkan para petani adalah kalangan dewan Banyuasin. Bahkan, persoalan pupuk tersebut sempat muncul dalam sidang paripurna DPRD Banyuasin beberapa waktu yang lalu. Kalangan dewan mendesak kepada Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed untuk mengatasi persoalan pupuk tersebut secara dini.
Karena, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Bayuasin adalah petani sangat sulit mendapatkan pupuk. Dewan mendesak bupati turun tangan menyelesaikan persoalan pupuk tersebut.
”Kita minta kepada Bupati banyuasin untuk segera mengusut tuntas atas hilangnya sebanyak 20 ribu ton pupuk jatah Banyuasin. Karena tanpa adanya pupuk tersebut, para petani di Banyuasin akan mengalami permasalahan besar kedepannya. Apalagi sekarang sudah masuk musim tanam,”tegas Karyono, salah satu anggota dewan Banyuasin  dari fraksi Reformasi dihadapan Bupati dan anggota Dewan lainnya dalam paripurna beberapa waktu yang lalu.
Sementara itu Amiruddin Inoed mengungkapkan, lemahnya kontrol yang dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten Banyuasin oleh dinas terkait lantaran pihak Pusri yang memegang peranan penuh atas pendistribusian pupuk.
Pusri yang telah menentukan siapa distributor yang berhak menyalurkan pupuk tersebut hingga ke tangan petani. Pusri pulalah yang mengatur kemana pupuk pupuk tersebut dibawa. Sedangkan pemkab Banyuasin sama sekali tidak mengetahui berapa jumlah dan kapan penyaluran tersebut dilakukan.
“Pendistribusian tersebut dilakukan sepenuhnya oleh pihak Pusri. Mereka yang menunjuk distributor dan mereka pula yang telah menyalurkan hingga ketangan petani kita dipelosok pelosok.jadi yang paling mengetahui adalah pihak pusri karena merekalah yang menyalurkan melalui distributor distributor yang telah ditunjuknya,”terang Amiruddin.
Berbeda dengan PT Pusri, seolah tak mau dijadikan kambing hitam atas permasalahan tersebut, secara tegas pihak Pusri membantah jika pupuk di Banyuasin kurang apalagi hilang. Pihaknya secara tegas juga mengatakan, antara  pihak pusri dan pemerintah adalah mitra, jadi tidak mungkin kalau pusri tidak transparan.
“Tidak ada kelangkaan, saya menyangkal kalau dikatakan tidak ada pupuk atau pupuknya hilang. Jatah Banyuasin memang sudah habis sejak bulan Juli yang lalu,” ungkap Arfan, Kepala Pemasaran Pupuk Kabupaten (PPK) Banyuasin dan Palembang.
Persoalan ini tentunya tidak akan pernah selesai jika hanya menjadi polemik pihak yang bertanggung jawab. Pada akhrinya, justru  kerja sama yang baiklah  terutama antara pihak pusri, distibutor pusri, pihak pemerintah kabupaten Banyuasin dan legislatif. Sehingga, para petani tidaklagi stres memilikirkan bagaimana caranya mendapatkan pupuk. (**/habis).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: