Korupsi KBRI Tiongkok; Kejaksaan Tunggu Audit BPKP

JAKARTA – Penyidikan kasus korupsi pungutan biaya kawat oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tiongkok memasuki tahap akhir. Kejaksaan Agung kini tinggal menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


Itu terjadi setelah tim penyidik merampungkan pemeriksaan dua mantan Dubes RI untuk Tiongkok Letjen (pur) Kuntara dan Laksdya (pur) A.A. Kustia selaku tersangka. BPKP berjanji menyelesaikan penghitungan akhir Desember lalu. Namun, hingga kini audit itu belum diterima. Keterlambatan tersebut diduga terjadi karena banyaknya libur pada akhir tahun.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Jasman Pandjaitan mengatakan, tim penyidik memang tinggal menunggu audit dari BPKP. ”Nggak perlu diminta, kita tunggu saja,” ujarnya di Jakarta kemarin (3/1). Meski demikian, dia menegaskan penyidikan tidak terganggu.
Menurut seorang penyidik, tim audit BPKP sudah menghitung kerugian negara sejak berada di Tiongkok. Saat itu tim BPKP berada di Negeri Tirai Bambu bersama dengan jaksa penyidik yang memeriksa sejumlah saksi di KBRI Tiongkok.
Terpisah, kuasa hukum A.A. Kustia, Panhar Makawi, mengakui belum mengetahui adanya pemeriksaan lanjutan terhadap kliennya. ”Sampai sekarang, belum tahu kapan Pak Kustia dipanggil lagi,” katanya.
Sebelumnya, dua tersangka menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar pada 22 Desember. Saat itu, menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendy, tersangka bersedia mengembalikan dana yang selama ini masuk ke kantong pribadi. Namun, itu masih menunggu hasil audit BPKP.
Temuan kejaksaan dalam kasus tersebut membeberkan bahwa KBRI Tiongkok telah menarik biaya untuk setiap pemohon visa, paspor, serta surat perjalanan laksana paspor (SPLP). Nilai biaya kawat (telepon dan e-mail) tersebut 55 yuan atau US$7 (sekitar Rp67 ribu) per pemohon. Namun, pungutan yang seharusnya masuk kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) itu justru digunakan untuk keperluan pribadi.
Berdasar data di kejaksaan, pungutan terjadi sejak Mei 2000 hingga Oktober 2004. Total mencapai 10.275.684,85 yuan atau sekitar Rp14,4 miliar dan US$9.613 (Rp92 juta). Pungutan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Republik Rakyat China No 280/KEP/IX/1999.(fal/agm)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: